Ormas di Makassar Kecam Penyebar Potongan Video Ceramah JK di UGM

Makassar, CNN Indonesia --

Presidium Anti Provokator Nasional mengecam keras pihak pertama yang menyebarkan dan melakukan framing terhadap potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Presidium Anti Provokator Nasional, Muchtar Daeng Lau mengatakan tindakan penyebaran video secara sepihak telah memprovokasi ruang publik dan menimbulkan kesalahpahaman terhadap isi ceramah JK.

"Kami mengutuk keras orang pertama memposting video Pak JK ketika ceramah di UGM sehingga terjadi polemik dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan," kata Muchtar Daeng Lau kepada wartawan, Jumat (17/4).

Mereka menilai pernyataan JK dalam ceramah tersebut merupakan bentuk deskripsi atas realitas sosial dan keyakinan pada masa konflik terdahulu, bukan representasi ajaran agama tertentu.

"Kami menyatakan bahwa apa yang dikatakan bapak JK adalah bentuk deskripsi atas realitas sosial dan keyakinan pada pihak ketika terjadi konflik masa lalu, bukan representasi ajaran agama tertentu secara normatif," ungkapnya.

Muchtar Daeng Lau menegaskan bahwa tuduhan penistaan agama maupun upaya kriminalisasi terhadap Jusuf Kalla merupakan hal yang tidak tepat, tidak berdasar, dan berlebihan.

Mereka menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, tidak memotong maupun mengedit isi ceramah secara parsial, serta memahami konteks pernyataan secara utuh agar tidak memicu kesalahpahaman antar umat beragama.

"Seluruh elemen bangsa diharapkan tetap menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan keragaman dalam kehidupan bernegara," pungkasnya.

Bantahan JK hingga UGM

Sementara itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah juga telah membantah dugaan penistaan ajaran Kristen sebagaimana yang dilayangkan DPP GAMKI dan sejumlah organisasi lain.

Husain menyebut postingan video yang viral di media sosial kehilangan konteks utuhnya. Video dimaksud berisi pernyataan JK yang menyebut kedua belah pihak dalam konflik Poso dan Ambon dengan istilah 'mati syahid'.

"Setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4) malam.

Husain menjelaskan pernyataan JK itu justru menegaskan bahwa tak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan umatnya untuk saling membunuh.

"Pandangan keliru kedua pihak inilah yang terlebih dahulu diluruskan Pak JK bahwa tidak ada satu pun agama yang membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu," ujarnya.

Kanal YouTube Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) juga ikut bersuara soal ceramah JK bertajuk 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar' bertempat di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026 lalu.

Admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar yang disematkan mulai Senin (12/4) kemarin.

"Jemaah sekalian, kami mohon dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Seringkali cuplikan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.

CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.

"Mari kita bersikap adil dalam menilai suatu hal, dengan melihat secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya lebih lanjut. Adapun apabila memerlukan klarifikasi lebih lanjut, silakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya," tutupnya.

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik JK melalui dialog, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah potensi ketegangan sosial berbasis perbedaan pandangan.

Pigai menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam isu yang sensitif seperti agama. Ia pun menolak tegas pihak yang melaporkan JK ke polisi.

"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).

(mir/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]