MUI Minta Polemik Pernyataan JK Dihentikan demi Menjaga Kerukunan Bangsa

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar polemik potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengenai memori kolektif peristiwa Ambon untuk dihentikan demi menjaga harmoni dan kohesi sosial di tengah masyarakat sebagai bentuk refleksi kebangsaan.

“MUI menegaskan kembali bahwa sejatinya seluruh ajaran agama berpijak pada nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap kemanusiaan. Dalam situasi apa pun, nilai-nilai luhur ini harus tetap menjadi ruh utama dalam setiap narasi publik. Agama hadir sebagai penyembuh dan perekat, bukan pemisah antar-sesama anak bangsa,” ungkap Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).

Zainut mengungkapkan bahwa MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan JK perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif.

Baca juga: JK Undang Tokoh Perundingan Malino I dan II demi Perbaiki Situasi usai Ceramah di UGM

“Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi yang menyimpang dari maksud aslinya,” katanya.

Zainut juga mengungkapkan bahwa MUI memandang sejarah perjalanan bangsa hendaknya diletakkan sebagai sumber kearifan (ibrah) untuk memperkuat pondasi kebangsaan. “Penting bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai hikmah dari setiap peristiwa masa lalu agar menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam merajut masa depan yang lebih harmonis dan penuh persaudaraan.”

Lihat video: Ceramah Kontroversi, Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polisi

Dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, Zainut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi yang menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan dalam berbangsa tercermin dari kemampuan mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.